Jakarta, sehatnews – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 dengan menyoroti pentingnya efisiensi dan digitalisasi dalam pengawasan obat dan makanan.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diselenggarakan secara hybrid di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Selasa (18/3/2025), dan diikuti oleh berbagai pejabat tinggi BPOM serta perwakilan unit pelaksana teknis dari seluruh Indonesia.
Dalam pembukaannya, Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan bahwa efisiensi menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kinerja lembaga negara, termasuk BPOM.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang akan diterapkan dalam lima tahun mendatang akan berfokus pada optimalisasi sumber daya serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
“Rakernas ini awalnya direncanakan di Bandung, tetapi dengan semangat efisiensi dan digitalisasi, kita selenggarakan di kantor BPOM,” ujar Taruna.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, BPOM menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan kualitas serta keamanan produk yang beredar di pasar.
Untuk itu, transformasi digital menjadi salah satu langkah utama yang akan diterapkan guna mempercepat proses regulasi serta meningkatkan transparansi dalam pengawasan.
Dalam Rakernas ini, Kepala BPOM juga memaparkan tujuh arahan Presiden yang menjadi panduan bagi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.
Salah satu poin penting adalah mempercepat persetujuan obat inovatif serta mendukung hilirisasi industri farmasi di Indonesia.
Selain itu, BPOM juga berperan dalam mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengontrol harga obat agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Di sisi lain, BPOM juga menyesuaikan strategi pengawasannya dengan rencana pembangunan nasional 2025–2029.
Beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan mencakup peningkatan pengawasan terhadap produk farmasi dan pangan olahan, penindakan terhadap peredaran produk ilegal, serta pendampingan bagi UMKM agar dapat memenuhi standar keamanan pangan dan obat.
Taruna menekankan bahwa kebijakan ini harus diimplementasikan secara konkret agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Saya berpesan agar penyusunan program dan kegiatan 2026 perlu menekankan kepada efisiensi sumber daya serta peningkatan digitalisasi dan inovasi. Ini diperlukan untuk penyempurnaan bisnis proses serta percepatan pelaksanaan kinerja BPOM agar berdampak nyata seluas-luasnya bagi masyarakat,” kata Taruna.
Rakernas ini juga menjadi momentum bagi BPOM untuk memberikan apresiasi kepada dua laboratorium eksternal, yakni PT Saraswanti Indo Genetech (PT SIG) dan PT Clinisindo Laboratories, yang berhasil mendapatkan pengakuan dalam program Pilot Project Rekognisi Laboratorium Eksternal.
“Selamat kepada PT SIG dan PT Clinisindo Laboratories yang telah memperoleh predikat baik dalam program ini. Reputasi ini harus dijaga dengan baik karena rekognisi tentunya berdampak positif bagi citra laboratorium,” ujar Taruna.
Pengakuan ini menjadi bagian dari upaya BPOM dalam memperluas kerja sama dengan laboratorium eksternal guna meningkatkan mutu pengawasan obat dan makanan di Indonesia.
Bahkan, BPOM berencana menjadikan program rekognisi laboratorium eksternal sebagai salah satu sumber pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di masa mendatang.
Dengan berakhirnya Rakernas BPOM 2025, diharapkan langkah-langkah yang telah dirumuskan dapat segera direalisasikan untuk memastikan keamanan obat dan makanan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui regulasi yang lebih efisien dan berbasis teknologi. (asta)
