MAKASSAR — Mobilitas orang dengan HIV (ODHIV) menjadi salah satu tantangan dalam penanganan HIV di Kota Makassar. Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar mencatat sekitar 46 persen ODHIV yang mengakses layanan pengobatan di kota ini berdomisili di luar Makassar.
Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya sekaligus Penanggung Jawab Program HIV, AIDS dan IMS Dinkes Makassar, Harfianti Firman, mengatakan saat ini terdapat lebih dari 5.500 ODHIV yang aktif mengakses pengobatan di Makassar.
Sementara itu, jumlah temuan kasus HIV secara keseluruhan telah mencapai sekitar 15.000 kasus. Namun, angka tersebut tidak seluruhnya menggambarkan kasus pada penduduk Kota Makassar karena sebagian pasien berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
“Mereka yang datang berobat di Makassar tidak semuanya berdomisili di Makassar. Ada yang berasal dari Papua, Kalimantan, Jawa dan daerah lainnya,” kata Harfianti, Senin (28/9/2026).
Data Layanan Tidak Otomatis Menggambarkan Persebaran Kasus
Harfianti menjelaskan, tingginya jumlah ODHIV yang mengakses layanan di suatu wilayah tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa wilayah tersebut memiliki prevalensi HIV yang tinggi.
Ia mencontohkan layanan HIV di Puskesmas Jumpandang Baru, Kecamatan Tallo. Hampir 900 ODHIV tercatat mengakses obat di fasilitas kesehatan tersebut. Namun, hampir separuh di antaranya berdomisili di luar Kota Makassar.
Karena itu, data berdasarkan lokasi fasilitas layanan perlu dibaca secara hati-hati agar tidak menimbulkan stigma terhadap wilayah tertentu.
“Kalau kita menyebut satu kecamatan atau kelurahan tinggi HIV, masyarakat bisa langsung memberikan stigma. Padahal belum tentu mereka yang mengakses layanan di sana adalah warga di wilayah tersebut,” jelasnya.
Stigma Mendorong Pasien Mencari Layanan Jauh dari Domisili
Persoalan mobilitas pasien tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan layanan. Stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pilihan tempat berobat.
Sebagian pasien memilih mengakses layanan di luar wilayah tempat tinggal karena khawatir status kesehatannya diketahui keluarga maupun lingkungan sekitar.
Dinkes Makassar sebelumnya mendorong pasien untuk memanfaatkan layanan kesehatan di daerah asal. Namun, sebagian ODHIV tetap memilih datang ke Makassar meski harus mengeluarkan biaya transportasi.
“Mereka bahkan ada yang mengatakan lebih baik tidak minum obat kalau harus kembali ke daerah asal karena takut diketahui statusnya,” ujar Harfianti.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan layanan kesehatan saja belum cukup. Rasa aman dan kerahasiaan juga menjadi pertimbangan penting bagi pasien untuk mempertahankan pengobatan.
101 Titik Layanan, 51 Fasilitas Bisa Berikan ARV
Dinkes Makassar terus memperluas akses layanan HIV. Saat ini terdapat 101 titik layanan program HIV di Kota Makassar.
Namun, baru 51 fasilitas kesehatan yang dapat memberikan terapi antiretroviral (ARV) secara langsung. Sejumlah fasilitas lainnya masih membutuhkan penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan pelatihan sebelum dapat memberikan obat secara mandiri.
Menurut Harfianti, kesinambungan layanan menjadi faktor penting karena pasien yang menjalani terapi ARV harus mengonsumsi obat secara rutin setiap hari serta menjalani pemantauan secara berkala.
Penanganan HIV, kata dia, tidak berhenti pada penemuan kasus. Pasien perlu mengetahui statusnya, memperoleh pengobatan, dan menjalani terapi hingga mencapai kondisi viral load tersupresi.
Mengejar Target 95-95-95
Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi penanggulangan HIV dengan target 95-95-95. Target tersebut mencakup 95 persen orang dengan HIV mengetahui statusnya, 95 persen dari mereka yang telah terdiagnosis mendapatkan pengobatan, dan 95 persen pasien yang menjalani pengobatan mencapai supresi viral load.
Harfianti mengatakan tantangan penanggulangan HIV juga berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat. Pencegahan membutuhkan edukasi, pemeriksaan berkala, penggunaan alat pencegahan, serta kemudahan mengakses layanan kesehatan.
“Tenaga kesehatan fokus bagaimana virusnya tidak menular. Tetapi perubahan perilaku juga membutuhkan proses dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat,” katanya.
Dengan tingginya mobilitas pasien, penguatan jejaring layanan antardaerah menjadi penting agar ODHIV tetap dapat melanjutkan pengobatan secara berkesinambungan, tanpa terhambat jarak maupun stigma. (*)
