Jakarta, sehatnews – Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin tuberkulosis (TBC) berbasis inhalasi pertama di dunia.
Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny), menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” ujar dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11).
Berbeda dengan vaksin pada umumnya yang diberikan melalui suntikan, vaksin TBC inhalasi diberikan dalam bentuk uap halus yang dihirup.
Penelitian ini dipimpin oleh Guru Besar Pulmonologi Prof. Erlina Burhan dan melibatkan sejumlah institusi, di antaranya RS Persahabatan, RS Islam Cempaka Putih, perusahaan farmasi Etana, serta CanSino Incorporation dari Tiongkok.
Prof. Erlina menjelaskan bahwa uji klinis fase 1 ini telah melalui serangkaian proses sebelum dinyatakan layak dimulai.
Persetujuan etik diperoleh dari Komite Etik RS Persahabatan (April 2025), Komite Etik RS Islam Cempaka Putih (Juli 2025), serta izin pelaksanaan dari Badan POM (Mei 2025).
“Tujuan utamanya adalah mengevaluasi keamanan dan kemampuan imunogenisitas vaksin pada individu dewasa sehat berusia 18–49 tahun,” jelasnya.
Sebanyak 36 sukarelawan dilibatkan dan dibagi ke dalam dua kelompok dosis berbeda.
Rekrutmen dilakukan di RS Islam Cempaka Putih, sementara tindakan medis lanjutan seperti pengambilan Bronchoalveolar Lavage Fluid (BALF) dilakukan di RS Persahabatan yang memiliki fasilitas bronkoskopi.
Metode inhalasi memungkinkan vaksin masuk langsung ke sistem pernapasan dan memicu respons kekebalan lokal di paru-paru.
Para partisipan akan menjalani pemantauan lanjutan pada hari ke-28, 90, dan 180 untuk memastikan keamanan serta respons imun yang dihasilkan.
“Vaksin TBC inhalasi ini akan menjadi terobosan besar dalam upaya pemberantasan tuberkulosis di Indonesia dan dunia,” kata Prof. Erlina.
Wamenkes Benny menambahkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin.
Program tersebut mencakup renovasi rumah pasien TBC miskin, serta bantuan makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja.
“Karena kami bukan hanya mengobati pasien, tetapi juga memperbaiki lingkungan tempat tinggal mereka,” terangnya.
Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, sehingga Indonesia dapat sejajar dengan negara maju dalam pengendalian penyakit tersebut.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini.
“Bukti dukungan kami adalah persetujuan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan,” ujarnya.
Taruna menambahkan, setelah fase 1 dinyatakan aman, BPOM akan memproses izin untuk melanjutkan ke fase 2 dan 3 yang akan menentukan dosis dan tingkat efektivitas vaksin.
“Saya yakin, berdasarkan insting saya sebagai ahli farmakologi, insya Allah ini sukses,” tegasnya.
Pemerintah berharap percepatan uji klinis vaksin TBC inhalasi dapat membantu Indonesia menekan kasus TBC secara signifikan dan mencapai target eliminasi TBC pada 2030. (*)
