Menkes: Indonesia Wajib Siapkan Peta Tenaga Kesehatan Jangka Panjang yang Berbasis Data

Tim Redaksi

Menks BGS di Seminar Nasional rangkaian HUT ke-25 Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) di Jakarta
Menks BGS di Seminar Nasional rangkaian HUT ke-25 Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) di Jakarta

Jakarta, sehatnews – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya perencanaan tenaga kesehatan jangka panjang yang lebih terukur dan berbasis data untuk menjawab perubahan epidemiologi dan demografi Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional HUT ke-25 Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) di Jakarta, Kamis (27/11).

Menurut Menkes, struktur penduduk Indonesia kini memasuki fase baru dengan meningkatnya jumlah lansia. Kondisi tersebut secara langsung mengubah pola penyakit yang harus ditangani fasilitas kesehatan.

“Di DKI Jakarta, jumlah lansia sudah lebih banyak dari balita. Pergeseran demografi ini otomatis memengaruhi jenis tenaga kesehatan yang harus dipersiapkan,” ujar Budi.

Dengan naiknya prevalensi penyakit degeneratif—seperti jantung, stroke, kanker, dan gangguan ginjal—kebutuhan terhadap dokter spesialis dan tenaga medis berkompetensi khusus terus meningkat.

Kekurangan 70 Ribu Dokter Spesialis

Budi mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengalami defisit besar tenaga medis, terutama dokter spesialis. Saat ini, kebutuhan dan produksi tenaga ahli tidak berjalan seimbang.

“Kita kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis, sementara produksi per tahun hanya 2.700 sampai 3.000. Tanpa perencanaan yang tepat, ketimpangan ini akan semakin melebar,” tegasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kemenkes mulai menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan untuk beberapa dekade ke depan.

Perencanaan ini menggunakan model prediksi Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

“Hampir 80 tahun Indonesia merdeka, kita belum pernah punya perencanaan tenaga kesehatan jangka panjang yang komprehensif. Sekarang kita membangunnya secara saintifik, berbasis data, dan sesuai perubahan epidemiologi,” jelasnya.

Kemenkes juga telah menerbitkan buku perencanaan tenaga kesehatan jangka panjang versi pertama, yang akan diperbarui rutin setiap dua tahun.

ARSADA Diminta Beri Masukan Lapangan

Dalam forum tersebut, Budi mengapresiasi dukungan dan masukan ARSADA, yang dianggap paling memahami kondisi nyata ketersediaan tenaga medis, terutama di daerah.

Ia mencontohkan kasus di Papua, di mana layanan kebidanan sempat terhenti karena satu-satunya dokter obgyn cuti. Situasi ini, kata Budi, menjadi bukti bahwa standar kebutuhan tenaga medis harus diperbarui.

“Perhitungan satu dokter per rumah sakit itu sudah tidak relevan. Minimal harus ada dua dokter agar layanan tetap berjalan,” ujarnya.

Budi menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa perencanaan tenaga kesehatan jangka panjang merupakan investasi vital untuk kualitas hidup generasi mendatang.

“Saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, kita ingin anak cucu kita hidup lebih sehat. Itu hanya mungkin bila kita menyiapkan tenaga kesehatan dari sekarang,” katanya. (*)

Jangan Lewatkan:

Bagikan: