Jayapura, sehatnews – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memperkuat pengawasan obat dan makanan di berbagai daerah dengan menggelar Pengukuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM Tahun 2025 serta Peresmian Laboratorium Regional Jayapura, Kamis (20/3/2025).
Acara ini mengusung tema “Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Obat dan Makanan yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, hadir secara langsung dalam acara ini, sementara sejumlah kepala daerah lainnya mengikuti secara daring.
Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan di tingkat daerah melalui sinergi antara BPOM dan pemerintah daerah.
Penguatan Pengawasan Lewat Reorganisasi UPT
Sebagai langkah strategis, BPOM melakukan penataan ulang UPT di berbagai wilayah guna mempercepat pelayanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
Dalam pengukuhan ini, Balai Besar POM di Kupang secara simbolis dikukuhkan melalui penandatanganan prasasti digital oleh Kepala BPOM dan Gubernur NTT.
Pada 2024, BPOM mencatat sejumlah peningkatan klasifikasi UPT, di antaranya:
- Balai Besar POM di Kupang dan Gorontalo yang sebelumnya berstatus Balai POM (eselon III) kini naik menjadi Balai Besar POM (eselon II).
- Sebelas Loka POM ditingkatkan menjadi Balai POM, termasuk di Banyumas, Balikpapan, Indragiri Hulu, Dumai, Bima, Sanggau, Tulang Bawang, Tabalong, Ende, Tanjungbalai, dan Bau-Bau.
- Relokasi UPT, seperti Balai Besar POM Banjarbaru yang sebelumnya berada di Banjarmasin serta Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang sebelumnya di Kabupaten Dharmasraya.
Penataan ini telah memperoleh izin dari Kementerian PANRB dan dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, yang merevisi regulasi sebelumnya mengenai organisasi dan tata kerja UPT BPOM.
Kolaborasi BPOM dan Pemda untuk Penguatan UMKM
Dalam acara ini, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah mendukung pengawasan obat dan makanan, termasuk melalui hibah tanah untuk pengembangan UPT BPOM.
“Dengan 76 UPT BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), kami berkomitmen untuk memastikan pengawasan obat dan makanan dilakukan secara menyeluruh demi melindungi masyarakat,” ujar Taruna.
Selain pengawasan, BPOM juga berupaya mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di NTT.
Dalam diskusi bersama Gubernur NTT dan 22 kepala daerah di wilayah tersebut, Kepala BPOM menegaskan bahwa pihaknya siap membantu hilirisasi produk-produk UMKM.
“NTT memiliki ribuan produk UMKM yang perlu mendapat dukungan agar dapat berkembang. Kami siap membantu dari segi regulasi, pengawasan, hingga pendampingan sertifikasi produk,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan pentingnya sinergi BPOM dalam mendukung program One Village One Product, yang bertujuan agar setiap desa dan kelurahan memiliki produk unggulan.
“Kalau satu produk unggulan bertemu dengan produk unggulan lain, kita bisa mendorong hilirisasi yang lebih luas. Dengan adanya BPOM, produk UMKM bisa mendapat izin edar dan lebih mudah menembus pasar,” ujar Melki.
Peresmian Laboratorium Regional Jayapura
Selain pengukuhan UPT, BPOM juga meresmikan Laboratorium Regional Jayapura, yang menjadi laboratorium regional kedelapan di Indonesia.
Keberadaan laboratorium ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengujian obat dan makanan, terutama di wilayah Indonesia Timur.
“Laboratorium merupakan salah satu pilar utama dalam pengawasan obat dan makanan. Ini menjadi dasar saintifik dalam pengambilan keputusan strategis BPOM,” kata Taruna Ikrar.
Dengan peresmian laboratorium ini, pengawasan produk di Indonesia bagian timur akan semakin kuat dan akurat, mendukung visi BPOM dalam menciptakan obat dan makanan yang aman, bermutu, serta berdaya saing.
Peningkatan klasifikasi UPT dan peresmian laboratorium baru merupakan langkah konkret BPOM dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di daerah. Upaya ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden dalam mendukung Indonesia Emas 2045.
Taruna Ikrar menutup acara ini dengan mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi sebagai mitra strategis BPOM.
“Mari kita perkuat sinergi untuk mencapai cita-cita bersama. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang lebih kuat, demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera,” tutupnya.
