JAKARTA – Risiko kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik atau vape kembali menjadi sorotan setelah muncul temuan riset yang mengaitkan kebiasaan mengisap produk tersebut dengan potensi gangguan metabolisme hingga diabetes.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, membenarkan adanya penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengaitkan penggunaan vape dengan potensi risiko penyakit diabetes.
“Kalau penelitiannya BRIN begitu ya,” kata Nadia saat dikonfirmasi mengenai dugaan vape sebagai pemicu diabetes, Sabtu (14/11/2026).
Temuan tersebut menambah daftar kekhawatiran terhadap dampak kesehatan rokok elektrik. Produk yang kerap dipromosikan sebagai alternatif rokok konvensional itu kini juga menjadi perhatian menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tertanggal 6 November 2026, yang menetapkan hukum haram terhadap vape, termasuk aktivitas produksi dan perdagangannya.
Nikotin dan Kandungan Liquid Jadi Perhatian
Nadia menjelaskan, rokok konvensional dan vape memiliki mekanisme penggunaan yang berbeda. Rokok biasa menghasilkan asap melalui pembakaran tembakau, sedangkan vape menggunakan cairan atau liquid yang dipanaskan oleh perangkat elektronik untuk menghasilkan aerosol yang dihirup pengguna.
Menurutnya, salah satu persoalan pada vape adalah penggunaan berbagai varian perasa, mulai dari buah-buahan hingga rasa manis seperti vanila dan velvet. Ragam rasa tersebut dapat membuat produk lebih menarik bagi pengguna, sementara kandungan nikotinnya tetap memiliki sifat adiktif.
“Nah di situ kalau kita lihat, nikotin kan sebenarnya adiksi aja. Cuman kan kalau yang vape rasanya macam-macam, ya kan? Rasa apa tuh, velvet, vanila, ya kan? Manis-manisnya kan ada, justru kan vape mau rasa manis, kan?” terang Nadia.
Ia mengingatkan, sifat adiktif nikotin dapat mendorong pengguna meningkatkan konsentrasi maupun frekuensi pemakaian. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kesehatan tubuh, termasuk proses metabolisme.
“Karena kemudian konsentrasinya terus nambah karena adiksi, ya kan. Nah akhirnya tadi memicu sel-sel yang tadi potensi untuk terjadi diabetes, gitu,” jelasnya.
Meski demikian, hubungan antara penggunaan vape dan diabetes perlu dipahami berdasarkan bukti ilmiah yang lebih luas. Temuan penelitian mengenai potensi risiko tidak serta-merta membuktikan bahwa vape secara langsung menyebabkan diabetes pada setiap penggunanya.
Kemenkes Dorong Pengendalian Lintas Sektor
Di tengah polemik fatwa MUI, Nadia menyatakan Kemenkes sejalan dengan upaya mengurangi penggunaan rokok elektrik demi melindungi kesehatan masyarakat.
Kemenkes, kata dia, terus mengintensifkan edukasi mengenai bahaya vape serta mendorong penguatan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan Kemenkes tidak mencakup penerbitan maupun pencabutan izin peredaran produk vape.
Karena itu, langkah pembatasan hingga pelarangan peredaran membutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga yang memiliki otoritas di bidang perdagangan, industri, serta kepabeanan dan cukai.
“Karena yang melarang peredaran sebuah vape itu bukan Kementerian Kesehatan. Kan vape itu kita enggak ngeluarin izinnya. Jadi harus Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan. Itu yang harus melarang peredarannya,” tegas Nadia.
Ia juga mendorong koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, agar pengendalian peredaran rokok elektrik dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Tapi untuk melarang peredarannya, itu bukan kewenangan kami. Itu makanya harus didorong tuh Bea Cukai sama Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perdagangan dan Perindustrian,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengendalian vape tidak cukup hanya melalui edukasi kesehatan. Diperlukan kebijakan terpadu yang melibatkan sektor kesehatan, perdagangan, industri, dan keuangan untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko penggunaan rokok elektrik. (*)












