JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan aturan baru mengenai penyelenggaraan klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menyusul perubahan skema pembangunan infrastruktur koperasi.
Dalam skema terbaru, klinik KDMP akan berdiri dengan infrastruktur tersendiri dan mengikuti ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta.
Perubahan ini sekaligus menggeser konsep awal penyelenggaraan klinik KDMP yang sebelumnya dirancang terintegrasi dengan Puskesmas Pembantu (Pustu) melalui skema percontohan.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa rencana penyediaan klinik di lingkungan KDMP bermula dari kebijakan pembentukan tujuh gerai koperasi. Dalam rancangan awal tersebut, klinik dan apotek menjadi bagian dari unit usaha yang disiapkan.
Namun, penyelenggaraan klinik membutuhkan biaya investasi atau capital expenditure (capex) serta biaya operasional atau operational expenditure (opex) yang cukup besar. Pertimbangan tersebut mendorong pemerintah merancang model percontohan dengan mengintegrasikan klinik KDMP bersama Pustu.
“Usulan klinik di Kopdes bermula dari Inpres pertama tentang KDMP, di mana Kopdes memiliki tujuh gerai termasuk klinik dan apotek. Karena perhitungan capex dan opex yang cukup besar, maka disusun percontohan di mana klinik Kopdes disatukan dengan Pustu supaya tidak perlu capex baru,” jelas Aji melalui pesan singkat, Jumat (13/11/2026).
Skema Awal Berbasis Percontohan
Menurut Aji, ketentuan yang selama ini menjadi pembahasan publik mengenai klinik KDMP merupakan keputusan Menteri Kesehatan yang secara khusus mengatur pelaksanaan masa percontohan atau uji coba.
“Kepmenkes yang sekarang banyak diperbincangkan adalah KMK untuk masa percontohan atau uji coba tersebut,” ujarnya.
Dengan skema awal tersebut, pemerintah berupaya menekan kebutuhan investasi pembangunan fasilitas baru melalui pemanfaatan infrastruktur Pustu. Model ini dirancang sebagai langkah awal untuk menyesuaikan kebutuhan layanan kesehatan dengan kemampuan pembiayaan pembangunan dan operasional.
Namun, konsep tersebut kemudian mengalami perubahan setelah terbit kebijakan kedua mengenai percepatan pembangunan KDMP.
Klinik Berdiri Sendiri dan Mengikuti Aturan FKTP Swasta
Dalam kebijakan terbaru, KDMP direncanakan memiliki infrastruktur tersendiri, termasuk untuk penyelenggaraan klinik. Konsekuensinya, pembiayaan pembangunan dan operasional klinik tidak lagi dapat digabungkan dengan fasilitas Pustu.
Aji mengatakan, perubahan konsep pembangunan tersebut membuat pemerintah perlu menyesuaikan kembali dasar pengaturan penyelenggaraan klinik KDMP.
“Pada perkembangannya terbit Inpres kedua tentang percepatan pembangunan Kopdes, di mana Kopdes memiliki infrastruktur tersendiri. Dengan terbitnya aturan tersebut, maka capex dan opex klinik di KDMP tidak lagi bisa disatukan dengan Pustu,” jelasnya.
Karena itu, penyelenggaraan klinik KDMP selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi FKTP swasta.
“Karena itu, klinik di KDMP mengikuti aturan untuk FKTP swasta. Pengaturan baru akan mencabut KMK juknis percontohan tersebut,” lanjut Aji.
Kemenkes pun menyiapkan pengaturan baru untuk menggantikan keputusan menteri yang sebelumnya menjadi pedoman teknis pelaksanaan percontohan.
Perubahan regulasi ini menandai pergeseran pendekatan pemerintah, dari model integrasi klinik dengan Pustu menuju penyelenggaraan fasilitas kesehatan secara mandiri dengan mengacu pada standar dan ketentuan FKTP swasta.
Dengan demikian, ketentuan operasional klinik KDMP ke depan akan mengikuti regulasi baru yang disiapkan Kemenkes, sejalan dengan perubahan desain pembangunan koperasi desa tersebut. (*)
