JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menghapus penggunaan istilah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Langkah ini ditujukan untuk mengubah persepsi masyarakat sekaligus menegaskan bahwa fasilitas kesehatan milik pemerintah memiliki kualitas yang tidak kalah dari rumah sakit swasta.
Gagasan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri pembukaan The 3rd Jakarta International Neurosurgery Forum (JINF) 2026 di Novotel, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Pramono, penyebutan rumah sakit daerah selama ini masih menimbulkan kesan bahwa fasilitas dan kualitas pelayanannya berada di bawah rumah sakit swasta.
Padahal, sejumlah rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta telah dilengkapi fasilitas kesehatan modern dengan kemampuan menangani berbagai penyakit kompleks.
“Dan saya sudah meminta tidak lagi menggunakan istilah rumah sakit daerah. Kenapa? Tarakan ini fasilitasnya bagus sekali,” kata Pramono.
Ia menilai perubahan istilah diperlukan agar masyarakat tidak lagi memandang rumah sakit milik pemerintah sebagai fasilitas kesehatan dengan kualitas terbatas.
RSUD Tarakan Jadi Contoh
Pramono menunjuk RSUD Tarakan di Jakarta Pusat sebagai salah satu contoh rumah sakit milik pemerintah yang memiliki fasilitas kesehatan modern.
Ia mengungkapkan, rumah sakit tersebut telah mengembangkan berbagai layanan medis, termasuk terapi berbasis stem cell dan penanganan penyakit jantung dengan teknologi tingkat lanjut.
Hal itu diketahui setelah dirinya mengunjungi rumah sakit tersebut pada Senin (9/11/2026).
“Minggu lalu atau minggu ini saya ke Tarakan, bahkan sudah ada untuk stem cell, untuk penanganan jantung yang sangat advance,” ujarnya.
Menurut Pramono, fasilitas yang dimiliki RSUD Tarakan bahkan tidak kalah dibandingkan sejumlah rumah sakit swasta terbaik di Jakarta.
Ia juga menyebut terdapat rumah sakit swasta yang merujuk pasiennya untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta.
Karena itu, Pramono ingin menghilangkan konotasi negatif yang selama ini melekat pada istilah rumah sakit daerah.
“Karena begitu konotasi rumah sakit daerah, itu kesannya menjadi, mohon maaf, pemikiran terutama bagi masyarakat yang awam, pasti fasilitasnya tidak seperti itu,” katanya.
Siapkan Dua Rumah Sakit Baru
Selain mendorong perubahan nomenklatur rumah sakit milik pemerintah, Pramono juga mengungkapkan rencana pembangunan dua rumah sakit baru di Jakarta.
Keduanya adalah Rumah Sakit Royal Batavia di kawasan Cijantung dan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.
Khusus Rumah Sakit Sumber Waras, Pramono berencana mengembangkannya menjadi rumah sakit bertaraf internasional.
Ia menyebut penyelesaian proyek tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang ingin dituntaskan dari pemerintahan gubernur sebelumnya. Menurutnya, pembangunan Sumber Waras perlu dilanjutkan agar persoalan hukum yang menyertainya tidak terus berlarut-larut.
“Sumber Waras itu kalau tidak diselesaikan, sampai kapan pun persoalan hukumnya tidak pernah terselesaikan,” ujar Pramono.
Lahan Rumah Sakit Sumber Waras diketahui memiliki luas sekitar 3,8 hektare dan berada di lokasi strategis di Jakarta. Pramono berharap rumah sakit tersebut nantinya dapat dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat.
Rencana perubahan nomenklatur, pengembangan fasilitas rumah sakit yang sudah ada, hingga pembangunan rumah sakit baru menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperkuat layanan kesehatan publik.
Namun, peningkatan kepercayaan masyarakat pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh nama atau identitas rumah sakit, melainkan juga kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga medis, kelengkapan fasilitas, serta kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
