MANOKWARI – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat mencatat 8.234 kasus positif malaria sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari tujuh kabupaten di provinsi tersebut, tiga di antaranya masuk kategori endemisitas tinggi, yakni Manokwari, Teluk Wondama, dan Manokwari Selatan.
Kepala Dinkes Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, mengatakan Kabupaten Manokwari mencatat kasus tertinggi dengan 3.702 kasus dan angka annual parasite incidence (API) sebesar 11,14 per 1.000 penduduk.
Selanjutnya, Kabupaten Teluk Wondama mencatat 2.063 kasus dengan API 29,97 per 1.000 penduduk. Sementara Kabupaten Manokwari Selatan melaporkan 1.204 kasus dengan API 21,3 per 1.000 penduduk.
“Kami terus berkoordinasi dengan masing-masing kabupaten agar strategi penanganan dan pengendalian lebih tepat sasaran, sehingga jumlah kasus bisa ditekan semaksimal mungkin,” kata Alwan di Manokwari, Senin (9/11/2026), dikutip dari Antara.
Tiga Kabupaten Berstatus Endemis Sedang
Selain tiga kabupaten tersebut, Dinkes Papua Barat mencatat tiga daerah lainnya masuk kategori endemisitas sedang.
Kabupaten Teluk Bintuni melaporkan 632 kasus malaria dengan API 3,86 per 1.000 penduduk. Kemudian Kabupaten Kaimana mencatat 366 kasus dengan API 4,14 per 1.000 penduduk, sedangkan Kabupaten Fakfak mencatat 248 kasus dengan API 1,44 per 1.000 penduduk.
Adapun Kabupaten Pegunungan Arfak telah berstatus eliminasi malaria.
Menurut Alwan, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan intervensi pengendalian malaria berjalan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Perkuat Pengendalian di Wilayah Perbatasan
Salah satu perhatian pemerintah saat ini adalah potensi penularan malaria di kawasan perbatasan antarprovinsi.
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membahas strategi pengendalian dan pencegahan penularan malaria pada 2027.
Alwan menjelaskan, wilayah yang menjadi perhatian adalah perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dengan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kedua wilayah memiliki keterkaitan geografis dan mobilitas masyarakat, terutama di kawasan Kamundan dan Kalitami.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi pola penyebaran malaria lintas kabupaten maupun provinsi. Karena itu, intervensi pencegahan perlu dirancang secara terkoordinasi agar lebih tepat sasaran dan efektif.
“Nyamuk Anopheles tidak pernah memeriksa KTP provinsi. Karena itu, penanganan malaria tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi butuh kerja sama lintas wilayah,” ujarnya.
Tanah Papua Jadi Kunci Target Eliminasi 2030
Tantangan pengendalian malaria di Papua Barat juga tidak terlepas dari tingginya beban kasus secara nasional, khususnya di kawasan Tanah Papua.
Berdasarkan data tahun 2025 yang disampaikan Alwan, jumlah kasus malaria di Indonesia mencapai 706.297 kasus atau meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 674.046 kasus berasal dari enam provinsi di Tanah Papua.
Keenam provinsi tersebut meliputi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Besarnya kontribusi kasus dari kawasan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan upaya eliminasi malaria secara nasional sangat bergantung pada efektivitas pengendalian di seluruh provinsi di Tanah Papua.
Alwan menegaskan, kolaborasi lintas wilayah menjadi kebutuhan penting untuk mempercepat penurunan kasus sekaligus mencapai target eliminasi malaria nasional pada 2030.
“Artinya, harus ada kolaborasi lintas wilayah di semua provinsi yang ada di Tanah Papua agar target eliminasi malaria tahun 2030 secara nasional bisa berhasil,” katanya. (*)
