JAKARTA – Pemerintah mengubah arah kebijakan penanganan stroke di Indonesia dengan memperkuat langkah pencegahan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Strategi ini ditempuh untuk menekan tingginya angka kematian akibat stroke yang saat ini menjadi penyebab kematian terbesar di Tanah Air.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan sebanyak 130 juta penduduk menjalani pemeriksaan kesehatan sepanjang 2026, setelah sekitar 70 juta orang mengikuti skrining pada tahun pertama pelaksanaannya.
Dalam lima tahun ke depan, cakupan pemeriksaan ditargetkan mencapai 280 juta penduduk atau sekitar 80 persen populasi Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan fokus utama CKG adalah mendeteksi secara dini hipertensi, diabetes melitus, dan kolesterol tinggi yang merupakan faktor risiko utama terjadinya stroke.
“Prevalensi hipertensi di Indonesia hampir 20 persen dan diabetes lebih dari 10 persen. Daripada menunggu sampai stroke terjadi, kita harus mengendalikan faktor risiko ini sedini mungkin,” ujar Budi saat memberikan arahan pada Indonesia Collaborative Neuro-Networks Summit (ICONNS) 2026 di Jakarta, Jumat (10/7).
Menurut Kementerian Kesehatan, langkah preventif tersebut menjadi sangat penting mengingat stroke menyebabkan sekitar 337 ribu kematian setiap tahun di Indonesia. Jumlah itu melampaui angka kematian akibat penyakit jantung maupun kanker. Bahkan, Menkes memperkirakan angka sebenarnya bisa dua hingga tiga kali lebih tinggi karena masih banyak kasus yang belum tercatat dalam sistem registrasi nasional.
Selain menjadi penyebab kematian tertinggi, stroke juga merupakan salah satu penyakit dengan beban pembiayaan terbesar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan nilai klaim yang telah melampaui Rp5 triliun setiap tahun.
Untuk memastikan strategi pencegahan berjalan efektif, pemerintah menerapkan pendekatan 80-80-80. Target tersebut mencakup 80 persen penduduk teridentifikasi melalui skrining, 80 persen dari mereka yang terdeteksi memperoleh penanganan, dan 80 persen dari pasien yang ditangani mampu mengendalikan kondisi kesehatannya.
Budi mengaku memiliki kedekatan emosional dengan isu stroke karena keluarganya pernah mengalami langsung dampak penyakit tersebut.
“Setiap tahun sekitar 300.000 orang meninggal akibat stroke. Saya sangat terlibat secara pribadi karena ibu saya sendiri mengalami stroke ketika berusia 70 tahun. Saat itu, di kota kami bahkan belum tersedia CT scan sehingga harus dibawa ke kota lain, dan sudah terlambat. Ibu saya mengalami kelumpuhan selama sembilan tahun,” tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat layanan penanganan darurat agar pasien memperoleh penanganan dalam golden period. Seluruh 514 kabupaten dan kota ditargetkan memiliki fasilitas CT scan dan cath lab sebagai penunjang diagnosis serta tindakan cepat terhadap pasien stroke.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian dari strategi nasional. Dokter bedah umum di tingkat kabupaten dan kota akan mendapatkan pelatihan untuk melakukan prosedur kraniotomi pada kasus stroke hemoragik, sementara seluruh rumah sakit rujukan provinsi akan dilengkapi dengan peralatan bedah saraf modern, seperti Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA), sistem neuronavigasi, dan mikroskop operasi.
Pemerintah berharap penguatan layanan dari hulu hingga hilir tersebut dapat mendukung peningkatan usia harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun dalam lima tahun mendatang.
Komitmen tersebut turut mendapat dukungan dari kalangan profesional kesehatan melalui Indonesia Collaborative Neuro-Networks Summit (ICONNS) 2026 yang berlangsung pada 8–12 Juli 2026. Forum internasional itu mempertemukan sekitar 300 hingga 400 dokter spesialis saraf, bedah saraf, radiologi, anestesi, serta perawat dari berbagai negara untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan penyakit neurologi.
Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, dr. Adin Mulkasana, menegaskan bahwa kolaborasi multidisiplin menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan stroke di Indonesia.
“Melalui ICONNS 2026, kita membangun standardisasi klinis yang seragam di seluruh daerah. Sinergi multidisiplin ini menjadi kunci utama untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan permanen akibat stroke di Indonesia,” tegas Adin. (*)
