TIMIKA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika memperkuat strategi pencegahan kecacingan sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Penyakit kecacingan dinilai masih menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingginya angka stunting, sehingga penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis dan kecacingan yang digelar di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Senin (13/7/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan, guna memperkuat koordinasi pelaksanaan program di lapangan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, dr. Sisma H.L., mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, kecacingan diperkirakan menyumbang sekitar 40 persen terhadap kasus stunting. Karena itu, upaya pencegahannya tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.
“Kecacingan menyumbang sekitar 40 persen kasus stunting. Karena itu diperlukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Pendidikan, mengingat sasaran utama program ini adalah anak-anak usia PAUD dan sekolah,” ujarnya.
Menurut dr. Sisma, pelaksanaan POPM di Mimika menunjukkan perkembangan positif. Hingga Agustus 2026, cakupan pemberian obat pencegahan massal telah mencapai sekitar 80 persen. Namun, ia menilai capaian tersebut perlu diimbangi dengan ketersediaan data prevalensi yang lebih akurat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan data mengenai jumlah sasaran yang telah menerima obat, tetapi juga informasi valid mengenai jumlah anak yang benar-benar terinfeksi kecacingan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian penyakit yang lebih efektif.
“Cakupan pemberian obat memang sudah mencapai sekitar 80 persen, tetapi kami masih membutuhkan data prevalensi yang valid mengenai jumlah anak yang benar-benar positif kecacingan, bukan hanya angka cakupan pemberian obat,” jelasnya.
Untuk memperoleh data tersebut, lanjutnya, diperlukan pemeriksaan tinja serta dukungan laboratorium yang memadai. Dinkes Mimika pun membuka ruang koordinasi bagi puskesmas apabila menghadapi kendala, baik terkait reagen maupun sarana penunjang lainnya.
“Kalau ada kendala segera disampaikan dan dikoordinasikan agar tidak menghambat pelayanan. Jika membutuhkan sarana pendukung, segera laporkan supaya bisa kita carikan solusinya,” katanya.
Dr. Sisma menegaskan bahwa pengendalian kecacingan harus dilakukan secara komprehensif, tidak berhenti pada pembagian obat semata. Menurutnya, penguatan sistem surveilans dan kualitas data menjadi bagian penting untuk memastikan intervensi kesehatan berjalan tepat sasaran.
Melalui sosialisasi dan advokasi ini, Dinas Kesehatan Mimika berharap terbangun komitmen bersama seluruh OPD dan pemangku kepentingan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas data kesehatan, serta mengoptimalkan pelaksanaan program pencegahan filariasis dan kecacingan.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan rencana tindak lanjut yang dapat memperkuat koordinasi lintas sektor maupun koordinasi internal antarbidang, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat berjalan lebih efektif,” pungkasnya. (*)
