Jakarta, sehatnews – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan keamanan pangan olahan yang disediakan bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam Rapat Koordinasi “Sinkronisasi dan Koordinasi Program serta Perkembangan Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Taruna Ikrar menjelaskan bahwa BPOM bertugas memastikan makanan dalam program MBG bebas dari zat berbahaya dan kontaminasi mikroorganisme.
Untuk itu, BPOM telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 23 Januari 2025 sebagai langkah pengawasan terpadu.
“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengawal keamanan pangan dalam program MBG. Sejak 2024, BPOM telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam memberikan pelatihan keamanan pangan dan gizi kepada 2.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dan tahun ini jumlahnya akan diperluas hingga 30.000 orang,” ujar Taruna Ikrar.
Sebagai langkah konkret, BPOM telah melakukan sampling dan pengujian di 50 lokasi di 22 provinsi untuk memastikan pangan yang disalurkan dalam program MBG memenuhi standar keamanan.
Dari hasil uji yang dilakukan, seluruh sampel dinyatakan bebas dari bahan berbahaya. Namun, BPOM masih menemukan beberapa kendala dalam uji organoleptik dan mikrobiologi, yang mengindikasikan perlunya peningkatan dalam proses produksi, penanganan, dan distribusi pangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa mulai Maret 2025, program MBG akan mulai menyerap anggaran sebesar Rp1 hingga Rp2 triliun per bulan. Oleh karena itu, kesiapan rantai pasok menjadi faktor krusial dalam memastikan kelancaran program.
“Kebutuhan pangan untuk MBG ini sangat besar dan bervariasi di setiap wilayah. Makanan yang dikonsumsi di Jawa tentu berbeda dengan Sumatra maupun Indonesia bagian timur. Karena itu, kita perlu kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian terkait agar program ini berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati bahwa perlu ada aturan kerja sama antar lembaga dalam pelaksanaan MBG, yang akan segera dirumuskan bersama.
Menko Pangan juga meminta dukungan dari semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain Kepala BPOM, rapat ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri, di antaranya Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Pertanian, Kepala Badan Gizi Nasional, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Dengan sinergi lintas sektor ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pangan dan gizi di Indonesia. (*)
