Jakarta, sehatnews – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan bahwa pemberantasan obat ilegal membutuhkan kerja bersama yang kuat antara pemerintah, industri farmasi, dan media.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Anti Counterfeit Daewoong Media Briefing 2025 yang digelar pada Kamis (13/11/2025).
Acara yang dihadiri Head of Business Daewoong Group Indonesia (DGI) Baik In Hyun serta sejumlah narasumber dan insan media itu disebut Taruna sebagai forum edukasi publik penting yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen.
“Industri dan media memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi masyarakat agar konsumen dapat melindungi diri dari produk yang berisiko terhadap kesehatan,” ujarnya.
Taruna menekankan bahwa industri farmasi harus memastikan seluruh sediaan memenuhi aspek keamanan, khasiat, mutu, serta legalitas.
Hal itu hanya dapat dicapai melalui penerapan CPOB, CDOB, promosi produk yang benar, pelaksanaan farmakovigilans, dan perbaikan berkelanjutan.
Ia menambahkan, pemerintah kini tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga aktif melakukan penindakan di lapangan bersama aparat penegak hukum dan penyedia layanan logistik.
“Pencegahan adalah kunci utama untuk menjamin mutu dan keamanan obat. Upaya ini mencakup edukasi konsumen, peningkatan literasi digital, dan penguatan kepatuhan pelaku usaha,” tegas Taruna.
Mengutip data WHO, Taruna menyebut 1 dari 10 obat di negara berpendapatan menengah ke bawah tergolong palsu atau substandar.
Kondisi tersebut bukan hanya membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi juga merugikan perekonomian nasional dan menurunkan daya saing industri legal.
Indonesia menghadapi tantangan pengawasan yang unik: lebih dari 17.000 pulau dan ribuan titik masuk barang. Selain itu, peredaran obat ilegal semakin marak melalui e-commerce dan media sosial.
BPOM terus memperkuat koordinasi dengan penegak hukum serta asosiasi industri digital.
Sepanjang 2023 hingga Juli 2025, patroli siber BPOM mengajukan 190.042 rekomendasi takedown terhadap tautan penjualan obat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital serta Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), dengan sekitar 50% di antaranya menawarkan obat ilegal.
Ancaman Obat Ilegal
Taruna menegaskan komitmen BPOM menjaga keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar, sekaligus mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia bebas dari obat ilegal dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Agenda tersebut merupakan bagian dari Authenticity Certification Campaign, kampanye berkelanjutan Daewoong yang bertujuan memperkuat perlindungan pasien dari obat palsu melalui kolaborasi dengan BPOM.
Head of Daewoong Indonesia Business Unit, Baik In Hyun, menilai kampanye ini penting untuk meningkatkan kepercayaan tenaga kesehatan.
“Meskipun kami telah bekerja sama dengan BPOM untuk menekan penjualan ilegal daring, distribusi tidak resmi dan paparan melalui forum akademik masih terus terjadi,” ujarnya.
Dokter spesialis kulit Anesia Tania turut mengapresiasi inisiatif ini sebagai upaya bersama melindungi keselamatan pasien.
“Kampanye sertifikasi keaslian berfungsi sebagai sistem perlindungan agar klinik dan pasien dapat mengenali produk asli. Tenaga medis juga harus menjalankan tanggung jawab profesional mereka,” tegasnya. (*)
