Cilacap, sehatnews — Pemerintah resmi memulai pelaksanaan skrining tuberkulosis (TB) secara nasional di lingkungan lembaga pemasyarakatan dengan menjadikan Lapas Kelas IIA Ngaseman, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai lokasi peluncuran perdana.
Program ini menjadi langkah awal untuk menjangkau seluruh lapas dan rumah tahanan di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat deteksi dini penyakit menular di lingkungan berisiko tinggi.
Program bertajuk Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) tersebut diluncurkan Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (29/6/2026), sekaligus mendukung program prioritas (Quick Win) Presiden Republik Indonesia di bidang kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa layanan kesehatan merupakan hak seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan.
“Pak Presiden berpesan agar program ini dilakukan kepada seluruh masyarakat, siapa pun mereka, termasuk 272 ribu warga binaan di lebih dari 532 lapas dan rutan di seluruh Indonesia,” ujar Budi.
Ia berharap pemeriksaan kesehatan rutin dapat menjaga kondisi kesehatan warga binaan selama menjalani masa pidana sehingga saat kembali ke masyarakat mereka tetap sehat dan memiliki harapan hidup yang setara dengan masyarakat pada umumnya.
Menurut Budi, lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu lokasi yang memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran tuberkulosis karena tingkat hunian yang padat.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,3 persen.
Karena itu, skrining menggunakan foto rontgen dada dinilai menjadi langkah penting untuk menemukan kasus sejak dini sekaligus memutus rantai penularan.
“TB ini menular dan jangan dianggap remeh. Tapi pengobatannya ada. Kalau ketahuan sejak awal, diobati pasti sembuh dan tidak menularkan lagi. Inilah mengapa skrining TB kita lakukan di lapas agar angka kematian akibat TB bisa menurun tajam,” jelasnya.
Selain skrining TB, program tersebut juga mencakup pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendeteksi berbagai penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes melitus, dan kolesterol tinggi.
Menkes mengingatkan warga binaan maupun petugas pemasyarakatan agar menjaga tekanan darah di bawah 120/80 mmHg, kadar gula darah di bawah 200 mg/dL, serta kolesterol di bawah 200 mg/dL sebagai indikator kesehatan yang perlu dipantau secara berkala.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan menjadi bagian penting dari target eliminasi TB nasional pada 2030.
“Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India. Oleh karena itu, diperlukan langkah luar biasa, termasuk deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan yang memiliki risiko penularan tinggi,” ujar Agus.
Ia menambahkan, kementeriannya juga terus memperkuat layanan kesehatan di lapas dan rutan melalui peningkatan sarana serta prasarana kesehatan.
Sebelum peluncuran program, Menkes bersama Menimipas meninjau Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Nusakambangan.
Pada kesempatan itu, Kementerian Kesehatan menyerahkan bantuan alat kesehatan senilai Rp2,2 miliar yang berasal dari kolaborasi RS Fatmawati, RS Kanker Dharmais, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), serta dukungan mitra swasta.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, menjelaskan bahwa program skrining nasional ini akan menjangkau 321.449 peserta yang terdiri atas 272.573 warga binaan dan 48.876 petugas di 532 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang tersebar di 34 provinsi.
Pelaksanaan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. Khusus tahap awal di Nusakambangan, kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2026, dengan target pemeriksaan terhadap 5.768 orang yang terdiri atas 4.842 warga binaan dan 926 petugas.
Paket pemeriksaan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tes cepat HIV, skrining TB menggunakan foto rontgen dada, serta pemeriksaan dahak bagi peserta yang menunjukkan gejala tuberkulosis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Melalui pelaksanaan program ini, pemerintah berharap deteksi dini dapat mempercepat penanganan kasus TB di lingkungan pemasyarakatan sekaligus memperkuat upaya nasional menuju eliminasi tuberkulosis pada 2030. (*)
