Jakarta, sehatnews – Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di sejumlah lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden sangat serius memberi perhatian. Insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan, Senin (29/9/2025).
Pemerintah pun menetapkan enam langkah strategis.
Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dievaluasi.
Kedua, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas juru masak di seluruh dapur MBG.
Ketiga, memperketat standar sanitasi, termasuk kualitas air dan pengelolaan limbah.
Langkah keempat adalah memperkuat keterlibatan lintas sektor, melibatkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan sekadar administratif.
Keenam, mengoptimalkan pemantauan Puskesmas dan UKS terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
“Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” tegas Zulkifli.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, percepatan sertifikasi SLHS ditargetkan rampung dalam satu bulan.
Pemerintah pusat bersama daerah juga akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga penyajian.
“Kami pastikan seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, SDM, dan pengolahan makanan. Semua langkah ini disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang,” jelas Budi.
Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan digelar Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengumpulkan kepala daerah serta jajaran dinas pendidikan dan kesehatan guna membahas teknis penguatan program MBG. (*)
