JAKARTA – Resistansi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) kini menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat global. Pemerintah Indonesia pun memperkuat langkah pengendalian melalui target peningkatan kepatuhan rumah sakit terhadap program pengendalian resistansi antimikroba hingga 2029.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, saat membuka Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dante menegaskan, AMR bukan ancaman yang muncul secara tiba-tiba seperti wabah penyakit, melainkan berkembang secara perlahan dan melibatkan berbagai sektor kehidupan. Penyebarannya berkaitan dengan praktik di rumah sakit, peternakan, pertanian, sumber air, hingga lingkungan masyarakat.
Karena itu, penanganannya membutuhkan respons cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Ancaman mikroorganisme yang kebal terhadap obat tidak hanya menjadi persoalan sektor kesehatan manusia, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan hewan dan kelestarian lingkungan.
“Masalah ini telah menjadi tantangan nyata bagi kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan berkelanjutan,” menjadi pesan utama yang ditegaskan dalam forum tersebut.
Indonesia Bidik Target Pengendalian AMR pada 2029
Untuk memperkuat pengendalian AMR, Indonesia telah menetapkan arah kebijakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029.
Melalui strategi tersebut, pemerintah menargetkan 80 persen rumah sakit di Indonesia telah menjalankan Program Pengendalian AMR pada 2029. Selain itu, sebanyak 60 persen rumah sakit pemerintah ditargetkan mematuhi standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris.
Dante menekankan bahwa keberhasilan strategi tersebut tidak cukup diukur dari tersusunnya dokumen kebijakan, tetapi harus terlihat melalui perubahan praktik dan capaian nyata di fasilitas pelayanan kesehatan.
“Saat kita bertemu lagi nanti di tahun 2029, mari kita pastikan kita datang tidak hanya dengan rencana, namun membawa bukti dan hasil yang nyata,” ujarnya.
Lebih dari Satu Juta Kematian Langsung Terkait AMR
Besarnya ancaman resistansi antimikroba tercermin dari data global. Pada 2021, AMR secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian di dunia dan berkaitan dengan sekitar 4,71 juta kematian lainnya.
Dampaknya menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Bayi baru lahir yang mengalami sepsis, ibu pascapersalinan, petani, hingga kelompok lanjut usia termasuk di antara mereka yang menghadapi risiko akibat meningkatnya resistansi terhadap obat antimikroba.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa AMR bukan semata persoalan efektivitas antibiotik, melainkan ancaman yang dapat memperumit pengobatan infeksi, meningkatkan risiko kematian, serta membebani sistem kesehatan.
Kesenjangan Implementasi Jadi Tantangan
Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, menilai tantangan terbesar pengendalian AMR saat ini bukan lagi terletak pada perumusan komitmen, melainkan bagaimana menerjemahkannya menjadi tindakan nyata di lapangan.
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara komitmen yang tertuang dalam deklarasi dengan pelaksanaan program. Persoalan tersebut antara lain menyangkut kesesuaian antara rencana dan alokasi anggaran, serta penerapan pedoman dalam praktik peresepan antibiotik di masyarakat.
Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa pengendalian AMR membutuhkan konsistensi kebijakan, dukungan pembiayaan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pengawasan penggunaan antibiotik secara bertanggung jawab.
Kolaborasi Lintas Sektor melalui Pendekatan One Health
Konferensi Regional Asia Pasifik ketiga yang berlangsung pada 9–10 November 2026 itu diselenggarakan bersama ReAct Asia Pacific dan dihadiri sekitar 90 delegasi dari 28 negara.
Forum tersebut membahas tujuh pokok bahasan utama, antara lain percepatan implementasi Deklarasi Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2024, jaminan akses terhadap antibiotik esensial, serta penerapan pendekatan One Health.
Pendekatan One Health menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan dalam menghadapi ancaman resistansi antimikroba.
Pembahasan juga mencakup antimicrobial stewardship, yaitu tata kelola penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab untuk mencegah penggunaan yang tidak tepat serta memperlambat munculnya resistansi.
Seluruh hasil diskusi akan dirangkum dalam Multi-Stakeholder Recommendations Brief, sebuah dokumen rekomendasi lintas pemangku kepentingan yang akan menjadi bahan evaluasi bersama menjelang pertemuan PBB pada 2029.
Menutup konferensi, Dr. Lal kembali mengingatkan bahwa pengendalian AMR tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Ancaman tersebut melintasi batas negara dan kewenangan sektoral sehingga membutuhkan koordinasi serta tindakan bersama.
“Resistansi antimikroba tidak mengenal batas negara maupun kewenangan satu kementerian. Bakteri dan mikroorganisme lainnya tidak akan menunggu kita, jangan sampai kita yang justru saling menunggu,” tegasnya. (*)
